BKB KABUPATEN MUSI RAWAS

Tentang Kami

Tentang Kami

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Sumsel, Indonesia adalah Instansi Pemerintah Pusat (BKKBN) yg seiring OTODA Th. 2004 diserahkan kepada Pemerintah Kab. Musi Rawas dengan Nomen Klatur Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas dan Th. 2008 dirubah menjadi Badan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas, kemudian pada tahun 2017 berganti nama menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas dasar PERDA No. 10 Tahun 2016.

Seiring dengan perkembangan Pemerintahan, maka kini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas tetap menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk dapat memperkuat implementasi Program KKBPK (Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga), maka diperlukan penguatan program dan kegiatan yang didahului dengan penajaman pada tujuan dan sasaran Rencana Srategis (RENSTRA) BKKBN 2016-2020 yang diupayakan mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita. BKKBN turut berperan untuk mewujudkan agenda nomor 5, yaitu “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” dan memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan prioritas kesehatan dan revolusi mental dengan memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana masuk dalam klasifikasi urusan Pemerintahan wajib non-pelayanan dasar. Ini merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan ini diatur dalam Pasal 11 dan 12. Pengendalian penduduk dan KB menjadi bagian dari 18 urusan wajib di luar urusan Pemerintahan  wajib pelayanan dasar.

Khusus sub urusan KB, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas lima aspek, Pemerintah Provinsi dua aspek, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak empat aspek. Pemerintah Provinsi “hanya” berwenang dalam 1) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; 2) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat tetap bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan pasangan usia subur (PUS) Nasional. Sementara Pemerintah Kabupaten dan Kota bertanggung jawab dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi tersebut serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

522 Origin Connection Time-out

522 Origin Connection Time-out


cloudflare-nginx
c99 shell hacklink al istanbul evden eve nakliyat hacklink GoogleAnkara escort Çankaya escort Eryaman escort Sincan escort Ankara escort Keçiören escort Beylikdüzü escort Beylikdüzü escort Ataşehir escort Kadikoy escort Umraniye escort Bostanci escort Ankara escort Antalya escort izmirescort izmir escort