Kepala BKKBN Sumsel Ingatkan Pentingnya Pembinaan dan Delapan Fungsi Keluarga
Palembang (2/10)-Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan mengevaluasi dan menelaah pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama semester I pada 2015. Pada kesempatan yang sama juga dilangsungkan rapat koordinasi pembahasan strategi operasional program KKBPK Semester II serta sinkronisasi anggaran APBN dan APBD tahun 2015 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah KB dari 17 kabupaten/kota se Provinsi Sumsel. Pertemuan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Utama BKKBN Ir. Ambar Rahayu, MSN didampingi Kepala Biro Keuangan dan BMN BKKBN Darlis Darwis, SE, MM, Plt. Kasubbag Perencanaan Aris Firmanto, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel Komari, SH, MH serta para pejabat esselon III dan IV perwakilan BKKBN Sumsel. Hadir pula pada kesempatan tersebut Ir. Elly Suryani, M,Si selaku Kasubbid Kependudukan dan SDM Bappeda Prov. Sumsel, perwakilan dari Pangdam II/ Sriwijaya, Assisten III Bidang Kesra Setda Prov. Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Ketua PD IBI Cabang Sumsel dan para mitra.
Dalam arahannya Ir. Ambar rahayu, MNS menyampaikan bahwa BKKBN merupakan salah satu Kementrian/Lembaga (K/L) yang diberi mandate untuk mewujudkan Agenda prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda nomor 5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui “Pembangunan Kependudukan dan Kerluarga Berencana”, serta masuk pada strategi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental). Diperlukan penajaman-penajaman dan penguatan khusus, terutama dalam mensinkronkan Program, Kegiatan, output dan Indikator Pada RPJMN dan Renstra 2009-2014 dengan target sasaran pada RPJMN dan Renstra 2015-2019.
Dukungan pemerintah daerah itu akan sangat mendukung pemerintah pusat mengingat Sumsel sendiri masuk dalam 10 provinsi penyangga keberhasilan program KKBPK Nasional karena memiliki total penduduk sekitar 8 juta jiwa.Sementara, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Komari, SH, MH menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pendekatan dengan pemerintah kabupaten/kota mengingat program KKBPK ini menjadi tanggung jawab bersama dan tak sebatas pemerintah pusat. "BKKBN tidak bisa bekerja sendiri meskipun pada prinsipnya pelaksanaan program KKBPK ini telah menjadi kewajiban pemerintah kabupaten/kota. Namun, terkadang hal itu tidak mudah diterapkan di tingkat daerah, sehingga perlu adanya suatu pendekatan untuk memberikan pemahaman ke para pejabat daerah," katanya.
Diharapkan pertemuan Telaah Program KKBPK (Review) yang dilakukan Sumatera Selatan ini dapat menghasilkan output yang berkualitas dan dapat memperkuat implementasi Program KKBPK dimasa yang akan datang. Hasil review dan evaluasi hendaknya dapat dijadikan acuan guna perbaikan kearah yang lebih baik dan dapat menyempurnakan perencanaan kegiatan-kegiatan prioritas yang dapat diimplementasikan secara nyata. (Santo & tim/info)
